//
you're reading...
Uncategorized

Kejujuran Pembiayaan Pendidikan Sekarang Menjadi Cetak Biru Generasi Anak Didik Kita


Pendiri bangsa telah mengamanatkan empat  tujuan negara kita yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan bangsa Indonesia terbentuk dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber hukum dalam berpikirk dan berbuat untuk mencapai empat tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pemahaman kita terhadap Pancasila tidak akan berhasil apabila pendidikan kita gagal. Pendidikan gagal apabila sikap, pengetahuan, dan keterampilan generasi penerus mengalami kemunduran. Sehingga diperlukan satu sistem pendidikan nasional yang dapat menjamin peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan generasi penerus.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan dibuat untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan standar nasional pendidikan ini ditentukan delapan standar lainnya yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Namun semua standar ini tidak akan berhasil apabila sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan pedoman kurikulum tidak ditopang pengorbanan dan pembiayaan yang baik. Berpijak dari falsafah Jawa Jer Basuki Mawa Bea, yang artinya keberhasilan tidak akan tercapai tanpa kesungguhan, pengorbanan (biaya).

Tampaknya dari sinilah pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan amanat Undang – Undang Dasar dengan memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi semua warga negara. Pemerintah mengalokasikan 20 % dari anggaran pemerintahan untuk pendidikan. Pengalokasian dana APBN sebesar 20% dari APBN dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan penuh resiko. Pemerintah mengurangi subsidi BBM untuk dialihkan sebagai dana pembiayaan pendidikan yang kita kenal sebagai Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dana BOS Uang Rakyat Titipan Malaikat

Dana Bantuan Operasional Sekolah mulai diterima sekolah sejak bulan Juli 2005. Sebelum dana BOS, kegiatan pendidikan dibiayai oleh dana sumbangan pendidikan dari orang tua murid yang dikenal dana BP3. BP3 sebenarnya akronim dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan. Badan ini menentukan besar sumbangan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh setiap murid di sekolah negeri. Sehingga dana sumbangannya dikenal dengan istilah dana BP3.

Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai pengganti bantuan sumbangan orang tua murid telah dilaksanakan selama delapan tahun. Selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan besarnya bantuan pendidikan yang diterima sekolah sesuai besarnya alokasi APBN dan APBD dalam biaya pendidikan. Pemberian dana BOS direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi setiap tahun sehingga mampu meminimalisir penyimpangan. Namun pengawasan dalam perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan tidak cukup membendung besarnya arus penyimpangan tanpa diimbangi ketegasan hukum dan bimbingan mental terhadap semua pelaksana administrasi dana BOS.

Ketegasan hukum dan bimbingan mental tidak akan signifikan membawa perubahan tanpa adanya kesadaran beratnya amanah yang harus ditanggung oleh penyeleweng dana BOS. Karena dana BOS bersumber dari dana APBN. Dana APBN tidak akan ada apabila tidak ada masyarakat yang ikhlas memberikan uangnya dalam bentuk pajak. Dan uang masyarakat merupakan rejeki yang diberikan Allah SWT melalui peran malaikat. Jadi dana BOS secara logika merupakan dana malaikat atau lebih luas lagi rejeki dari Allah SWT. Kita sebagai manusia yang beriman tentu memahami sanksi akherat apabila mengambil rejeki yang bersumber dari dana haram yaitu penyelewengan dana BOS. Bukan hanya kita yang menerima akibatnya tetapi juga anak dan isteri yang kita.

Kerjasama PGRI dan Kepolisian

PGRI sebagai organisasi profesi  yang memperjuangkan hak-hak guru telah menjalin kerjasama dengan POLRI dalam bentuk nota kesepahaman dalam hal perlindungan hukum, profesi dan kenyamanan kerja. Keterbukaan pers dan semangat penegakan hak asasi manusia sering dipahami keliru oleh masyarakat. Posisi guru saat ini rentan tersangkut masalah hukum. Sehingga cara guru dalam mendidik yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kedisiplinan kadang-kadang dianggap melanggar hukum. Pemberitaan di media cetak dan elektronik dilebih-lebihkan sehingga tidak berimbang. Akhirnya posisi guru menjadi lemah dan mudah dijatuhi sanksi hukum tanpa pembelaan yang sepatutnya. Oleh karena itu nota kesepahaman PGRI-POLRI diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada guru sesuai amanat undang-undang guru dan dosen.

Termasuk masalah hukum yang berkaitan dengan penyimpangan dana BOS. Penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada guru secara proporsional. Penyeleweng dana BOS harus dihukum karena telah merugikan anak didik. Namun seyogyanya penegak hukum menegakkan asas praduga tak bersalah agar tidak terjadi fitnah dan kesalahan penafsiran hukum. Masyarakat dan penegak hukum harus bersama-sama mengawasi penggunaan dana bos sehingga dapat efektif, efisien dan tepat sasaran.

Cara Mengurangi Penyelewengan Dana BOS

Guru memiliki empat kompetensi yang melekat pada dirinya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi – kompetensi ini diharapkan mampu membentuk guru menjadi guru yang profesional. Apabila semua guru mampu meraih profesional diharapkan semua tugasnya dapat terlaksana sesuai kurikulum. Sehingga guru harus memahami cara melaksanakan pembelajaran secara efektif ditunjang standar delapan standar pendidikan yang sesuai standar pelayanan minimal. Dalam standar pembiayaan guru diharapkan memahami aturan penggunaan dana BOS; mampu melaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; menggunakan skala prioritas; dan menyerahkan laporan penggunaan dana BOS tepat waktu.

Pemerintah sudah memberikan aturan secara jelas bagaimana penggunaan dana BOS yang akuntabel dan transparan. Mulai tahun 2012 pemerintah telah merencanakan sistem pendidikan siap online dimana sistem pelaporan penggunaan dana BOS diharapkan dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung melalui sistem yang terintegrasi dengan internet. Masyarakat sebenarnya juga harus meluangkan waktunya untuk mengawasi penggunaan dana BOS dengan meminta haknya untuk menerima penjelasan tentang rencana anggaran sekolah, laporan penggunaan BOS tiap triwulan di papan pengumuman sekolah, dan melalui internet. Apabila semua hak masyarakat tdalam hal penggunaan dana BOS dilksanakan sekolah, tentu tidak pemahaman yang salah tentang penyelewengan dana BOS oleh sekolah. Kejujuran merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan penggunaan dana BOS. Sehingga standar pembiayaan dapat tercapai dan standar-standar lainnya yang saling berkaitan juga tercapai maksimal.

Kesimpulan

Dana BOS merupakan amanah undang-undang dasar untuk memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan. Dana BOS dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undan-undang dasar 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pasal 34. Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% sesuai amanat undang-undang No. 20 Tahun 2003. Pengorbanan pemerintah dalam bentuk alokasi dana pendidikan sebesar 20% merupakan investasi yang akan menentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan generasi yang akan datang. Apabila penggunaan dana BOS diselewengkan, standar pelayanan minimal tidak akan terlaksana karena delapan standar pendidikan yang diharapkan tidak tercapai. Muaranya adalah karakter dan kepribadian Pancasila generasi penerus Bangsa Indonesia dimasa yang akan datang terancam hilang. Sehingga semua pihak diharapkan ikut mengawasi penggunaan dana BOS bersama masyarakat diikuti semangat kekeluargaan menyelesaikan masalah hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan profesi guru..

About Ibnu Anwar

jangan bertanya saya sudah menjadi apa tapi bertanyalah apa yang sudah kamu perbuat untuk bangsa ini!

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: